Pengertian Kebijakan Publik : Tujuan, Proses, dan Contoh

Setiap negara mempunyai sistem pemerintahan yang teratur dan terstruktur, dimana sistem pemerintahan tersebut terdapat aturan-aturan atau kebijakan tertentu di dalamnya. Salah satunya adalah kebijakan publik yang berguna untuk mengatur sistem kemasyarakatan, disini kebijakan ini dibuat untuk menyeimbangkan aspek-aspek tertentu yang ada dalam masyarakat.

A. Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum definisi Kebijakan publik adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada suatu negara, yang mana dalam pembuatannya sendiri kebijakan ini harus melalui proses atau evaluasi terlebih dahulu. Terdapat faktor-faktor yang yang harus dipertimbangkan sebelum meresmikan suatu kebijakan, misalnya saja faktor ekonomi, politik, lingkungan, ataupun faktor sosial.

Dibuatnya kebijakan publik umumnya untuk mengatasi masalah atau polemik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, selain itu kebijakan tersebut juga memiliki tujuan lainnya seperti menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, menyeimbangkan ekonomi, dan masih banyak lagi lainnya.

B. Tujuan Kebijakan Publik

1. Melindungi Hak Masyarakat

Secara garis besar kebijakan publik dibuat untuk melindungi masing-masing hak yang dimiliki oleh seseorang, di dalam kebijakan ini setiap masyarakat memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Posisinya tidak memandang suku, budaya, ras, agama, ataupun perbedaan lainnya membuat kebijakan ini bersifat adil dan mutlak.

Biasanya kebijakan publik sangat berpihak pada masyarakat menengah ke bawah, hal ini dikarenakan masyarakat tersebutlah yang selalu dirugikan oleh kebijakan-kebijakan yang ada sebelumnya. Sehingga terciptalah berbagai kebijakan untuk mendukung hak atau perekonomian pada masyarakat tersebut.

2. Untuk Menjaga Ketertiban

Selain melindungi hak masyarakat kebijakan publik juga berguna dalam menjaga ketertiban, ketertiban ini bisa berupa ketertiban umum, lalu lintas, ekonomi, ataupun ketertiban lainnya. Tidak terjadi konflik atau masalah menjadi tujuan dari kebijakan publik tersebut.

3. Menjaga Keseimbangan

Keseimbangan suatu negara tentu saja sangat bergantung pada kebijakan publik yang dibuat, dimana kebijakan tersebut harus dibuat benar-benar adil dan tidak mendukung satu pihak saja. Disini pemerintah biasa menerapkan cara tingkatan masyarakat, maksudnya adalah membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

Namun tak jarang pula kebijakan yang telah dibuat tidak berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh oknum yang kurang bertanggung jawab, kurangnya ketertiban masyarakat, hingga penyalahgunaan wewenang atau jabatan.

4. Tujuan di Bidang Sosial

Pemerintah memiliki wewenang yang tinggi untuk menciptakan sebuah kebijakan, kebijakan ini tentunya digunakan untuk mengatur semua masyarakat yang ada dalam sebuah negara. Kehidupan sosial adalah tujuan dari kebijakan yang telah dibuat tersebut, dimana setiap warga negara diharapkan memiliki kesejahteraan yang sama rata.

C. Proses Kebijakan Publik

1. Penyusunan Agenda

Setiap pembuatan kebijakan publik akan dilakukan melalui beberapa tahapan atau proses, pertama ialah penyusunan agenda rapat. Agenda rapat akan dijadwalkan sesuai dengan waktu yang ada, biasanya agenda rapat bisa dilakukan lebih dari satu kali.

Dalam penyusunan agenda terdapat beberapa hal yang perlu diketahui, mulai dari para pejabat yang akan hadir, tingkat urgensi kebijakan, isu kebijakan, dan beberapa hal penting lainnya. Semua konsep serta jadwal harus sudah tertata rapi setidaknya beberapa minggu sebelum penentuan kebijakan.

2. Perencanaan Kebijakan

Tahapan kebijakan yang selanjutnya adalah proses perencanaan, disini akan diadakan rapat antara para pejabat yang berwenang. Kemudian akan dikaji permasalahan yang timbul di masyarakat, lalu dibuatlah sebuah usulan kebijakan agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Umumnya saat perencanaan kebijakan pemerintah harus mengetahui isu publik atau isu kebijakan yang berkembang di masyarakat, hal ini bertujuan untuk menjadi referensi agar kebijakan yang dibuat bisa tepat sasaran nantinya.

3. Adopsi Kebijakan

Penggunaan kebijakan yang sudah diterapkan sebelumnya juga bisa menjadi referensi bagi pemerintah, disini kebijakan tersebut bisa diadopsi dari kebijakan-kebijakan tertentu yang serupa dengan masalah yang ditemui. Selain lebih mudah dengan melakukan adopsi tersebut, sebuah kebijakan bisa lebih efektif dalam mengatasi masalah yang ada. Pemerintah bisa memperbaiki beberapa hal yang kiranya kurang tepat, sehingga akan muncul sebuah kebijakan baru yang lebih sempurna dari pada kebijakan sebelumnya.

4. Evaluasi Kebijakan

Proses terakhir dari kebijakan publik ialah penilaian atau evaluasi terhadap kebijakan yang dibuat, pada tahap ini sebuah kebijakan akan dilihat efektivitas dan efisiensi yang dimilikinya. Cara untuk mengeceknya bisa dengan percobaan di suatu daerah ataupun masa coba dalam jangka waktu tertentu.

Kemudian akan diputuskan bahwa kebijakan akan digunakan atau tidak, diperlukan rapat terlebih dahulu untuk membuat keputusan tersebut. Bila kebijakan dinilai sedikit efektif maka akan diperbaiki dan dilakukan kajian ulang, namun bila sama sekali tidak efektif kebijakan tersebut akan diganti dengan ide atau usulan kebijakan lainnya.

D. Contoh Kebijakan Publik

1. Pajak dan Retribusi Daerah

Penerapan kebijakan publik sebenarnya sangat mudah ditemui, misalnya saja pajak atau retribusi daerah yang dikenakan pada sebuah wilayah tertentu. Pajak tersebut bisa berupa pajak tanah, pajak kendaraan, retribusi parkir, retribusi jalan umum, dan masih banyak lagi lainnya.

Penentuan pajak setiap daerah umumnya berbeda antara satu dengan yang lainnya, biasanya pajak atau retribusi disesuaikan dengan kemampuan ataupun kondisi suatu wilayah tertentu. Namun dalam satu wilayah pajak dan retribusi dikenakan sama tanpa memanjang status atau jabatan yang dimiliki oleh seseorang.

2. Kebijakan Harga BBM

Contoh kebijakan publik yang selanjutnya adalah kebijakan harga BBM, bahan bakar minyak ini memiliki beberapa jenis dengan harga yang berbeda-beda. Namun ada beberapa jenis bahan bakar yang mendapatkan subsidi pemerintah, inilah yang menjadi salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Tujuan diberlakukannya subsidi ialah untuk membantu masyarakat menengah ke bawah, namun karena seringnya kecurangan di bidang ini membuat subsidi kini mulai di perketat. Hanya beberapa pengendara yang memiliki kriteria tertentu saja yang kini bisa menikmati bahan bakar bersubsidi tersebut.

3. Kebijakan di Bidang Pendidikan

Dunia pendidikan juga tidak luput dari kebijakan yang dibuat pemerintah, misalnya saja dana bantuan siswa kurang mampu, bantuan siswa berprestasi, bantuan siswa berkebutuhan khusus, dan bantuan-bantuan lainnya. Hal ini termasuk kebijakan yang dibuat untuk menunjang pendidikan anak-anak di Indonesia untuk bisa terus bersekolah. Bahkan di zaman sekarang bantuan sudah memasuki universitas sekalipun, bantuan tersebut kini disebut dengan Bidik Misi. Hanya mahasiswa yang memenuhi syarat saja yang akan diberi bantuan tersebut.

Kebijakan publik umumnya sangat sering digunakan untuk mengatasi masalah, terutama masalah kesenjangan sosial yang sangat terasa di Indonesia. Hal tersebutlah yang membuat kebijakan ini kini mulai masuk ke berbagai sektor, mulai dari sektor pendidikan, tenaga kerja, kebijakan daerah, ataupun sektor-sektor lainnya.

Tak heran mengingat kebijakan publik menyangkut masa depan sebuah negara, semakin bagus kebijakan yang dibuat maka semakin baik pula perekonomian di masa yang akan datang. Namun perlu diperhatikan bahwa kebijakan saja tidak bisa merubah segalanya, diperlukan pula kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.