Pengadilan merupakan sebuah instansi atau badan yang bertugas untuk melaksanakan sistem peradilan berbentuk pemeriksaan, pengadilan dan jugha pemutusan perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilakukan di pengadilan merupakan bentuk forum publik resmi yang dilakukan atas dasar hukum acara yang berlaku di Indonesia.
Tujuannya adalah untuk menyelesaikan perselisihan serta mencari keadilan dalam perkara sipil, administratif, buruh dan juga kriminal. Masing masing orang nantinya memiliki hak yang sama untuk meminta perlindungan dari pengadilan baik itu untuk pihak yang dituduh atau yang melakukan kejahatan.
Sementara peradilan merupakan proses yang dilakukan di pengadilan yang berkaitan dengan tugas memutus, memeriksa serta mengadili perkara dengan cara menerapkan hukum atau menemukan hukum in concreto dimana hakim menerapkan peraturan hukum pada beberapa hal yang nyata dan dihadapkan untuk diputus dan diadili. Ini dilakukan untuk mempertahankan serta menjamin hukum materiil ditaati memakai cara prosedural yang ditetapkan hukum formal.
A. Lembaga Pengadilan di Indonesia
Badan pengadilan tertinggi di Indonesia merupakan Mahkamah Agung. Sementara Badan pengadilan terendah ada di bawah Mahkamah Agung, yakni:
- Badan Peradilan Umum: Pengadilan tinggi, Pengadilan Negeri.
- Badan Peradilan Agama: Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Agama.
- Badan Peradilan Militer: Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer.
- Badan Peradilan Tata Usaha Negara: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara.
Saat melakukan tugas, Mahkamah Agung atau MA menjadi pemegang kekuasaan kehakiman terlepas dari kekuasaan pemerintah. Kewajiban serta Wewenang MA menurut Undang Undang Dasar 1945 yaitu:
- Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.
- Memberikan pertimbangan dalam urusan Presiden memberi grasi serta rehabilitasi.
B. Pengadilan Negeri
Peradilan Umum merupakan lingkungan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung dan menjalankan kekuasaan kehakiman untuk rakyat pencari keadilan umumnya. Peradilan umum ini meliputi:
- Pengadilan Tinggi: Yang memiliki kedudukan di ibukota provinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah dari provinsi tersebut.
- Pengadilan Negeri: Yang memiliki kedudukan di ibukota kabupaten atau kota dengan daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota.
- Pengadilan Khusus lain seperti Pengadilan Hubungan Industri [PHI], Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [Tipikor], Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Lalu Lintas Jalan, Pengadilan Pajak serta Pengadilan Anak.
C. Istilah yang Biasa Muncul Pada Pengadilan
Persidanan menjadi sebuah tempat atau media yang dipakai untuk merumuskan sebuah masalah yang terjadi pada sebuah komunitas. Didalamnya sangat mutlak terdapat beberapa perbedaan paham dan juga kepentingan yang dimiliki.
Pada proses persidangan hukum terutama ketika proses persidangan, maka akan ada banyak istilah yang sering muncul di dalam persidangan tersebut. Berikut adalah beberapa kata yang biasanya digunakan dalam pengadilan:
1. Banding
Banding merupakan sebuah proses upaya hukum menentang atau tidak puas karena hasil yang sudah diputuskan pengadilan negei. Banding ini bisa diminta salah satu atau bahkan kedua pihak yang terkait. Banding mempunyai tenggat waktu yakni 14 hari sejak pengumuman putusan pengadilan negeri.
Ketentuan tersebut sudah diatur dalam pasal 7 ayat [1] dan [2] UU No.20/1947 pasal 46 UU no.14/1985. Pada praktek dasar hukum yang umumnya dipakai adalah pasal 46 UU No.14 tahun 1985.
Banding umumnya akan dibuka kemungkinan untuk pihak yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi terseut bisa berupa menguatkan putusan pengadilan negeri, membatalkan putusan pengadilan negeri dan mengubah pengadilan negeri.
2. Kasasi
Kasasi merupakan membatalkan atau memecahkan keputusan pengadilan dari tingkat peradilan terakhir ketika ada satu pihak yang merasa jika ada hakim yang bertentangan dengan hukum. Kecuali putusan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari semua tuduhan. Kasasi merupakan sebuah proses upaya hukum yang bisa diminta salah satu atau bahkan kedua pihak yang saling berkaitan pada sebuah keputusan pengadilan tinggi.
Pihak yang bersangkutan nantinya bisa mengajukan kasasi jika tidak puas atas isi putusan pengadilan tinggi pada Mahkamah Agung. Sama halnya dengan banding, kasasi juga mempunyai tenggat waktu 14 hari semenjak tanggal putusan tersebut dikeluarkan serta diajukan ke Mahkamah Agung lewat pengadilan tingkat pertama yang sudah memutuskan perkara tersebut.
3. Peninjauan Kembali
Peninjauan kembali tidak sekedar diajukan akibat ada ketidakpuasan atau keputusan kasasi, akan tetapi juga pada putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap.
Peninjauan kembali bisa diajukan pada saat di tengah persidangan yang masih berjalan ada kondisi baru yang memberikan dugaan sangat kuat. Peninjauan kembali terjadi ketika keputusan tersebut terdapat kekhilafan hakim atau karena terjadi kekeliruan. Apabila peninjauan kembali dibenarkan MA, maka bisa bebentuk putusan bebas, putusan lepas dari semua tuntutan dan masih banyak lagi.
4. Mediasi
Mediasi umumnya dilakukan pada persidangan perceraian yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa pada Pengadilan Agama. Mediasi umumnya dilakukan pihak dengan bantuan mediator agar bisa dicapai kesepakatan dua pihak yang sama sama menguntungkan.
Ini disebabkan dalam mediasi, mediator hanya dijadikan sebagai fasilitator untuk membantu para pihak supaya bisa mengklarisikasi kebutuhan serta keinginan yang belum terpenuhi.
5. Voting
Voting merupakan prosesi pengambilan keputusan atas dasar suara terbanyak sesudah jalan musyawarah yang dilakukan mendapatkan kebuntuan pada persidangan.
