Demokrasi di Indonesia diawali dari sejarah dan perkembangan politik di Indonesia. Tiga tokoh utama demokrasi di Indonesia adalah Bung Karno, Bung Hatta, dan Soetan Sjahrir. Demokrasi di Indonesia bisa dikatakan sebagai saksi perkembangan politik di Indonesia mulai dari kemerdekaan Indonesia, berdirinya Republik Indonesia Serikat, fase pada masa presiden Soekarno Orde lama hingga Orde Baru di masa presiden Soeharto. Dilanjutkan hingga konsolidasi demokrasi setelah era Reformasi 1998 sampai sekarang.
Demokrasi di Indonesia Menurut Para Tokoh Bangsa
Pasca Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta telah mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia sebagai negara demokrasi yang disimbolkan melalui teks Porklamasi 17 Agustus 1945, yaitu ‘atas nama bangsa Indonesia’. Sehingga bisa dikatakan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan kemerdekaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
Setiap negara tentu memiliki sistem pemerintahan masing-masing yang kadang berbeda-beda. Salah satunya adalah sistem pemerintahan demokrasi. Seperti yang dijelaskan di artikel sebelumnya tentang pengertian demokrasi bahwa demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Bisa dibilang bahwa demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Jadi, pemegang kekuasaan tertingggi bukanlah pemerintahan, melainkan rakyat.
Sedangkan setiap negara memiliki sistem demokrasi yang berbeda-beda tergantung dari ideologi setiap negara tersebut. Contohnya seperti demokrasi liberal, komunis, konstitusional, pancasila, dan sebagainya. Negara yang menganut demokrasi liberal adalah negara Amerika contohnya, yang artinya bahwa peran pemerintahan dibatasi untuk ikut andil dalam kehidupan masyarakatnya. Beda halnya dengan Indonesia yang menggunakan demokrasi pancasila, di mana demokrasi tersebut menganut atas asas-asas pancasila. Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa ideologi Indonesia adalah pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Di Amerika dan di Indonesia Berbeda Demokrasi
Di Amerika, demokrasi berlangsung bebas tanpa ada campur tangan pemerintahan. Jadi, tak heran jika di Amerika terdapat Undang-Undang tentang LGBT. LGBT di Amerika dianggap sah, karena pemerintahan tidak boleh mengurusi kehidupan masyarakat. Sebebas masyarakat mau bagaimana. Namun, dari sisi positifnya, demokrasi liberal ini sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Meskipun Undang Undang LGBT sempat menjadi kontroversial dari berbagai negara. Khususnya di Indonesia yang sangat melanggar asas Pancasila sebagai dasar negara.
Berbeda halnya dengan demokrasi di Indonesia. Di mana masyarakat tidak boleh sewenang-wenang juga berkuasa, meskipun kedaulatan besar ada di tangan rakyat. Jika kewenangan sepenuhnya ada di tangan rakyat, maka akan menimbulkan konflik yang bertentangan dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.
Coba kita bayangkan jika Indonesia menganut demokrasi liberal. Maka bisa saja akan terjadi kehidupan Barat. Di mana kita bisa berciuman di depan umum, hingga kegiatan yang merusak moral bangsa pada kehidupan masyarakat. Nah, inilah positifnya menggunakan demokrasi Pancasila di Indonesia. Jadi, bisa dikatkan bahwa asas-asas Pancasila sangat penting dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang damai dan tentram. Di mana asas-asas pancasila itu mencakup dari keseluruhan nilai seperti nilai agama, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan bangsa.
Jika pancasila dijadikan sebagai acuan atau landasan negara, maka bisa dipastikan bahwa negara tersebut akan berjalan damai dan tentram. Lalu kenapa Indonesia masih saja banyak korupsi dan kejahatan lainnya? Itu disebabkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Tentunya, mereka tidak menganut asas Pancasila sebagai landasan hidup bernegara. Jika kita telah hidup bernegara menggunakan landasan pancasila, maka bisa dipastikan kita bisa hidup damai dan tentram dengan bangsa.
Sejarah Singkat Demokrasi Di Indonesia
Sistem demokrasi sebenarnya sudah diadakan sejak jaman Yunani Kuno. Di mana adanya rakyat yang dapat terlibat secara langsung dalam mengambil keputusan tentang ketatanegaraan.
Tentunya, di jaman tersebut sistem demokrasi sangatlah sulit untuk dilakukan, mengingat terlalu luasnya wilayah dan jumlah penduduk di masa itu. Seperti halnya di negara Indonesia yang memiliki banyak jumlah penduduk dan jumlah pulau yang tersebar dalam satu negara. Terdapat lebih dari 200 juta jiwa di jaman Yunani kuno membuat sistem demokrasi tidak bisa berjalan secara efisien dan efektif.
Nah, alasan ketidakadanya keefektifan dalam menjalankan sistem demokrasi tersebutlah membuat negara Indonesia memiliki dan membentuk suatu lembaga yang mewakili banyaknya rakyat, yaitu Lembaga Perwakilan Rakyat yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga bisa dikatakan bahwa DPR memiliki fungsi sebagai sarana penyampai pesan atau pendapat rakyat kepada pemerintahan terkait kondisi dan ketatanegaraan di suatu negara. Dengan adanya pembentukan DPR, maka dapat memunculkan demokrasi perwakilan yang mana sifatnya tidak langsung.
Ketika di jaman Bung Karno, Indonesia sempat menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Namun sistem tersebut berubah menjadi sistem demokrasi Pancasila ketika masa pemerintahan digantikan oleh Soeharto. Hingga sistem tersebut dijalankan hingga jaman reformasi. Pada era reformasi, Indonesia sedang mengalami perubahan terkait sistem demokrasi yang dianggap rakyat tak adil. Sehingga terdapat proses pemilihan Presiden, anggota legislatif, kepala daerah, perlu diadakan polling yang membawa aspirasi rakyat untuk memilih secara langsung.
Dengan adanya sistem demokrasi tersebut di Indonesia, kini keadilan dan kebebasan dalam menyampaikan aspirasi rakyat pun dapat dilaksanakan sesuai aturan Perundang-undangan. Seperti halnya pada pengertian demokrasi, bahwa rakyat di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam memilih wakil atau pemimpin mereka.
