Jika dilihat dari pengertiannya, suprastruktur politik adalah sebuah struktur pemerintahan dalam bidang politik yang terdiri dari lembaga negara serta hubungan dan kekuatannya antara satu dengan yang lainnya. Biasanya, orang akan lebih mengenal struktur kelembagaan ini ketika pemilu sebab beberapa lembaga negara akan memperoleh sosialisasi serta sorotan lebih banyak ke publik.
Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan memakai ilmu politik dan ada begitu banyak politik yang bersaing untuk memperoleh kekuasaan. Kekuasaan yang sudah diberikan ke anggota partai politik tersebut tidak bisa lepas dari lembaga negara. Sedangkan sistem pemerintahan Indonesia dibagi kembali menjadi 3 lembaga yakni eksekutif, legislatif serta yudikatif.
A. Fungsi Suprastruktur Politik
Fungsi dari suprastruktur politik yang paling mudah dilihat adalah sebagai sebuah sarana pendidikan politik. Semua warga negara sudah selayaknya memperoleh pendidikan politik yang paling tepat lewat suprastruktur politik tersebut. Pendidikan menjadi sebuah faktor yang penting dan sudah tercantum pada pembukaan UUD 1945. Pendidikan politik juga bisa membuat setiap warga negara lebih berperan aktif dalam urusan bernegara.
Fungsi lain dari suprastruktur politik adalah untuk sarana komunikasi politik, menyalurkan aspirasi rakyat serta seleksi kepemimpinan. Lembaga negara sudah diatur sedemikian rupa lewat suprastruktur politik sehingga bisa menampung aspirasi golongan terbawah kemudian disalurkan ke pejabat lebih tinggi dan akhirnya memberi keputusan politik sesuai aspirasi rakyat.
B. Tujuan Suprastruktur Politik
Sebuah negara mempunyai beberapa tujuan dan berikut adalah beberapa tujun dari suprastruktur politik selengkapnya:
1. Untuk Pembagian Kekuasaan
Sebagai sebuah negara demokrasi, pembagian kekuasaan menjadi hal yang sangat penting dilakukan sehingga suprastruktur politik sangat diperlukan. Ini berguna supaya bisa terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan untuk menghindari kemunculan pemimpin ditaktor. Dengan pembagian kekuasaan, maka kekuasaan pemimpin bisa selalu diawasi lewat lembaga negara berwenang termasuk juga pada lenbaga tinggi negara lain.
2. Untuk Organisasi Negara
Organisasi tidak sekedar ada di karang taruna, namun dengan kehadiran organisasi negara, maka bisa mempermudah penjabat atau rakyat. Semua bidang mempunyai lembaga tersendiri yang telah terhubung di daerah atau di pusat. Masing masing bidang tersebut sudah mendapat tugas serta wewenang yang berbeda beda.
3. Menyalurkan Aspirasi
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, aspirasi rakyat juga termasuk tujuan dari suprastruktur ketika berpolitik. Jika secara terperinci, aspirasi bisa saja datang dari lembaga negara yang ada di daerah lalu bisa disampaikan ke lembaga pusat lewat kekuasaan serta hubungan lembaga negara tersebut. Sedangkan setiap daerah tentunya punya perwakilan lembaga negara masing masing.
4. Mencapai Pembangunan
Tujuan terakhir dari suprastruktur politik di Indonesia adalah untuk mencapai pembangunan nasional. Negara Indonesia termasuk negara yang memiliki cita cita luhur dan tertuang di pembukaan UUD 1945. Salah satunya bisa terwujud lewat suprastruktur politik tersebut.
C. Contoh Suprastruktur Politik di Indonesia
Supaya bisa lebih paham tentang suprastruktur politik, berikut ada beberapa contoh dari suprastruktur berpolitik yang ada di Indonesia:
1. Lembaga Konsitutif atau MPR
Lembaga konstitutif yang ada di Indonesia dinamakan dengan MPR. Sebelum di amandemen, MPR adalah lembaga negara tertinggi di Indonesia bahkan lebih tinggi dibandingkan presiden. MPR mempunyai kekuasaan paling tinggi sehingga kekuasaannya masih terlalu tinggi jika dibandingkan dengan lembaga negara lain seperti yudikatif, legislatif serta eksekutif.
2. Presiden Serta Wakil Presiden
Presiden dan wakil presiden merupakan salah satu lembaga negara yang punya kedudukan serta kekuasaan tinggi. Sekarang ini, presiden beserta wakil presiden dipilih langsung oleh semua rakyat Indonesia. Ini memperlihatkan jika aspirasi rakyat bisa disalurkan langsung lewat surat suara yang dicoblos saat pemilihan umum.
3. DPR
DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat punya kekuasaan yang juga besar. DPR adalah lembaga legislatid yang punya wewenang menyerap aspirasi rakyat serta membuat kebijakan dengan adil.
Kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif adalah sejajar dengan lembaga yudikatif, MPR serta eksekutif. Suprastruktur politik tersebut akan berlaku sesudah hadirnya amandemen.
4. DPD
DPD atau Dewan Perwakilan Daerha berbeda dengan DPR sebab dipilih tidak dari partai politik namun dari putra terbaik daerah. Namun, DPD dalam suprastruktur politik tetap punya kedudukan lumayan tinggi yakni sejajar dengan DPR. Untuk mengisi lembaga negara DPD dilakukan sama seperti DPR yakni lewat pemilihan umum yang digelar 5 tahun sekali.
5. Mahkamah Agung
Lembaga yudikatif yang ada di Indonesia dan bisa dikenali adalah MA atau Mahkamah Agung. MA sendiri adalah lembaga negara tertinggi pada bidang hukum di Indonesia mengingat Indonesia sendiri adalah negara hukum. Ketika menjalankan tugas, MA punya wewenang tinggi yaitu untuk menjaga jalannya alat hukum berbentuk undang undang sampai memiliki hak untuk memberikan sanksi jika pelanggaran terjadi.
6. Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi yang disingkat MK adalah lembaga yudikatif di Indonesia. Namun yang berbeda, MK adalah lembaga tertinggi pada bidang kehakiman yang memiliki tugas untuk menguji UUD, menyelesaikan sengketa pada lembaga negara, membubarkan parpol sampai membuat keputusan hasil pemilu yang dilakukan di negara Indonesia. Sedangkan Presiden dan juga DPR menjadi lembaga negara yang memilih serta menetapkan anggota dari MK.
7. Komisi Yudisial
Contoh berikutnya dari suprastruktur politik adalah komisi yudisial. Ini adalah lembaga negara yang memiliki tugas menjaga martabat hakim di Indonesia saat menjalankan hukum. Ketika memenuhi tugas yang dibebankan, komisi yudisial punya beberapa wewenang seperti penentuan Hakim Agung yang ada di lembaga tinggi negara yakni MK dan MA.
